Senin, 24 November 2025 – Dua periode kepemimpinan Eltinus Omaleng dinilai belum mampu menghadirkan pembangunan yang sebanding dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika. Padahal, pada tahun 2024 APBD Perubahan Mimika tercatat menembus angka Rp7,29 triliun, salah satu yang terbesar di Papua.
Dengan kapasitas anggaran sebesar itu, masyarakat berharap Mimika tumbuh pesat dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Namun sejumlah warga menilai harapan tersebut masih jauh dari kenyataan. Bahkan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituding menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Seorang tokoh aktivis pemerhati sosial yang dikenal dengan inisial “Banteng Liar” menegaskan bahwa para pemangku kebijakan—termasuk bupati terpilih, anggota DPRD, hingga kepala dinas—harus kembali pada tanggung jawab utama mereka: memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran berpihak pada masyarakat kecil.
“Kabupaten ini bukan milik segelintir elite. Ini tanah dua suku besar dan lima suku kekerabatan. Sudah saatnya pemerintah bekerja dengan hati nurani,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat dari tujuh suku asli Mimika berharap mendapatkan prioritas yang layak dalam pembangunan dan kesempatan kerja, dibanding pendatang dari luar daerah.
“Kami bukan menolak siapa pun. Kami hanya menuntut keadilan dan keberpihakan. Pemerintah harus ingat siapa pemilik tanah ini,” lanjutnya.
Warga kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan APBD lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
