Mataram, Siasat ID – BEM Nusantara Bali-Nusra, merasa kecewa dan diabaikan oleh Gubernur NTB yang enggan bertemu dengan kami untuk membahas isu-isu penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat NTB. Pada bulan oktober ini, BEM Nusantara telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Gubernur NTB untuk membahas beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Namun, saat ini, permohonan kami mendapatkan respon dari pihak Gubernur yakni mempertemukan kami dengan kesbangpoldagri NTB,” ucap Fathul Bayan, Koordinator BEM Nusantara Bali-Nusra dalam konferensi persnya, Jumat (17/10/2025).
Selain itu, Fathul Bayan merasa bahwa Gubernur NTB memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi dan keresahan masyarakat, terutama mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat NTB.
“Dengan enggannya Gubernur bertemu dengan kami, maka kami merasa bahwa aspirasi dan keresahan kami tidak dihiraukan,” tegasnya.
Karena itu, Fathul Bayan selaku koordinator Bem Nusantara Bali-Nusra menyampaikan kepada Kadis Kesbangpoldagri bahwa BEM Nusantara beberapa kali pernah melayangkan surat hearing untuk berdiskusi bersama Gubernur akan tetapi selalu dilimpahkan kepada dinas yang lain padahal isu yang kami ingin bicarakan adalah terkait masalah benang kusut tambang di Nusa Tenggara Barat bukan malah kami ingin dilempar lagi kepada dinas terkait lagi seakan-akan kami yang mencari jawaban sendiri.
“Kami menuntut Gubernur NTB untuk segera bertemu dengan kami dan membahas isu-isu penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat NTB. Kami juga meminta Gubernur untuk lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi dan keresahan masyarakat,” jelasnya.
Senada, Ilham, Wapresma UIN Mataram yang merupakan bagian dari Bem Nusantara Wilayah Balinusra menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pak Gubernur yang enggan berdialog langsung.
“Kami, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMNus Wilayah Bali-Nusra, menyampaikan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat yang enggan menemui mahasiswa untuk melakukan audiensi terkait berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat NTB, Padahal, permohonan audiensi ini kami ajukan secara terbuka dan dengan itikad baik sebagai bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam Mengkawal kebijakan publik di daerah,” jelasnya.
“Namun sangat disayangkan, Gubernur NTB justru mengalihkan pertemuan tersebut kepada pihak Kesbangpol NTB, yang jelas tidak memiliki kewenangan strategis dalam mengambil keputusan atas isu-isu yang kami angkat,” tambahnya.
Ilham juga menegaskan, sikap ini kami pandang sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa, serta mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik.
Selain itu lanjut Ilham, mahasiswa tidak mencari konfrontasi, melainkan ruang dialog yang konstruktif untuk membahas persoalan-persoalan NTB yang kian kompleks.
“Mulai dari ekonomi rakyat, izin pertamabangan rakyat, tata kelola pemerintahan, hingga isu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kami berharap Gubernur NTB dapat memahami keresahan kami dan segera mengambil tindakan yang tepat untuk menjawab aspirasi masyarakat NTB,” tutupnya.
