Oleh ; Syamsul Bahri Masyarakat Dusun Pamulung
Sumbawa, Siasat ID (11/10/2025)—Musyawarah Dusun (Musdus) Pamulung, Desa Karang Dima, kembali ditunda. Alasan yang disampaikan sederhana, ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sedang menjalani perjalanan dinas, sementara laporan evaluasi program pembangunan tahun sebelumnya diduga belum siap.
Tetapi bagi warga, alasan itu justru membuka tabir lama: lambannya kinerja dan lemahnya komitmen pemerintah desa serta BPD terhadap transparansi dan tanggung jawab publik.
Musdus bukan sekadar rapat biasa. Ia adalah ruang partisipasi warga, tempat suara rakyat menentukan arah pembangunan desa. Ketika forum ini diundur hanya karena sebagian pejabat desa bepergian, jelas ada yang salah dalam cara pemerintah desa memandang urgensi pelayanan publik. Agenda dinas memang penting, tetapi tidak ada yang lebih penting dari kewajiban mendengar rakyat.
Yang lebih ironis, Musdus ditunda diduga evaluasi program tahun sebelumnya belum disusun. Padahal, laporan itu adalah tanggung jawab dasar perangkat desa dan BPD. Keterlambatan ini mengindikasikan rendahnya disiplin perencanaan dan lemahnya fungsi pengawasan di tingkat desa.
Masyarakat tidak butuh alasan. Mereka butuh kejelasan. Mereka ingin tahu bagaimana dana pembangunan digunakan, program mana yang berhasil, dan mana yang gagal. Namun, jawaban yang muncul justru penundaan demi penundaan. Ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi krisis kepercayaan.
Sebuah perjalanan dinas seharusnya tidak mengorbankan forum demokrasi lokal. Ketika Musdus ditunda hanya karena pejabatnya sedang bepergian, itu sinyal bahwa kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas utama. Pemerintahan seperti ini tidak sedang melayani, tetapi menghindar.
Sudah saatnya pemerintah desa dan BPD berhenti bersembunyi di balik alasan teknis. Evaluasi harus segera dibuka ke publik, jadwal Musdus harus dipastikan, dan komitmen harus ditepati. Jika tidak, wajar bila warga menilai bahwa pemerintah desa lebih sibuk berjalan-jalan daripada bekerja.
Desa membutuhkan pemimpin yang hadir bukan hanya dalam daftar perjalanan dinas, tetapi di tengah rakyatnya sendiri.
