Bandung, Siasat ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jayawijaya menyampaikan enam tuntutan penting terkait isu-isu di Papua, khususnya Papua Pegunungan, dalam Kongres GMNI ke-XXII. Tuntutan ini diajukan dalam sidang Komisi Politik dan bertujuan menjadi sikap politik resmi GMNI secara nasional.
Ketua DPC GMNI Jayawijaya, Ignasius R. Pekey, menekankan pentingnya organisasi mahasiswa ini untuk fokus pada persoalan mendasar di Papua. Ia berharap tuntutan ini dapat diadopsi dan mendorong perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Enam tuntutan utama yang diajukan oleh DPC GMNI Jayawijaya adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Anggaran Pegawai: Mendesak pemerintah pusat untuk menambah anggaran belanja pegawai di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini dianggap penting karena tantangan geografis dan tingginya biaya hidup di wilayah tersebut.
- Pembangunan Perguruan Tinggi: Meminta pemerintah segera mendirikan perguruan tinggi di Daerah Otonomi Baru (DOB), terutama di Papua Pegunungan, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
- Penolakan Program Transmigrasi: Menolak keras program transmigrasi di Papua Pegunungan karena berpotensi memicu konflik sosial dan budaya.
- Pengusutan Kasus Penembakan Tobias Silak: Mendesak pemerintah pusat untuk mencopot dan menindak tegas pelaku penembakan Tobias Silak yang terjadi pada tahun 2024 di Kabupaten Yahukimo. Tuntutan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di Papua.
- Penolakan Tambang Ilegal dan Tanpa Persetujuan Adat: Menolak segala bentuk operasi pertambangan di Papua yang dilakukan tanpa persetujuan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat adat setempat.
- Penarikan Pasukan Militer Non-Organik: Menuntut pemerintah pusat menarik seluruh pasukan militer non-organik dari Papua, khususnya Papua Pegunungan. GMNI Jayawijaya mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan dialogis dan kesejahteraan, bukan militeristik.
Tuntutan dari GMNI Jayawijaya ini mencakup isu-isu krusial, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, penegakan hukum, hingga keamanan. Dengan tema kongres “Bersatu, Melawan Penjajahan Gaya Baru,” GMNI Jayawijaya berharap tuntutan ini dapat membentuk sikap politik nasional organisasi yang lebih responsif terhadap kondisi di Papua.
