Pemalang, Siasat ID – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus pencemaran dampak pengolahan sampah yang tidak terkelola baik di pemalang dikritisi oleh Puput TD Putra, putra daerah Pemalang, beliau Mantan Ketua WALHI Jakarta yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Umum DPN Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI).
Pengolahan sampah yang tidak terkelola dengan baik diduga karena maraknya kepentingan dan dugaan ada bancakan anggaran proyek oleh oknum pejabat, elit politik dan LSM underbow di pemerintahan.
Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI), Puput TD Putra menjelaskan, guna mengungkap persoalan pengolahan sampah dan pencemarannya yang terjadi di Pemalang, perlu dilakukan penelusuran dengan benar oleh para pihak terkait, baik dari provinsi ataupun pusat harus turun tangan menyelesaikan persoalan sampah pemalang, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Selasa (25/6).
Menurut Andi Siswanto, ketua DPD Pemalang, pihak pemerintah juga harus tegas menjalankan peraturan, khususnya dalam bidang lingkungan. Nantinya, bila ditemukan ada kesengajaan dengan tidak terselesaikan persoalan sampah dan pencemaran ini di Pemalang, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, aparat penegak hukum terkait untuk menindaknya.
Oknum pejabat yang lalai dalam Tupoksinya dalam hal pengolahan sampah dan pencemaran bisa ditindak ke ranah sanksi dan pidana karena sudah ada payung hukumnya, baik itu sangsi administrasi atau pidana (bila sampai ada korban jiwa),” ucap Andi Siswanto, ketua DPD KAWALI Pemalang.
Dalam mengusut kasus ini, tambah Puput TD Putra, Ketua Umum DPN KAWALI Pusat, perlu ditelusuri lebih dalam, dan harus ada hasil pendukung yang menyatakan kelalaian dalam penyelesaian tata kelola sampah yang di duga banyak di intervensi oleh para oknum nakal pemain anggaran APBD dan Anggaran APBN yang dikelola oleh Pemkab Pemalang.
“Dari hasil investigasi atau jejak persoalan tata kelola sampah yang carut marut tak kunjung selesai ini, nanti bisa keliatan sumber asalnya, dalam melakukan hal ini bisa membuat tim kolektif independen, yang berasal dari unsur penegak hukum, akademisi, profesional, LSM, warga terdampak dan pihak pemerintah terkait,” kata dia.
“Ini hanya tergantung kecepatan dan kemauan saja dalam menangani kasus tersebut, karena ketegasan dalam menegakan aturan dalam bidang lingkungan itu sangat penting,” tutur dia.
Andi Siswanto Ketua DPD KAWALI Pemalang menyampaikan, dalam konteks permasalah lingkungan, yang menjadi salah satu permasalahan lainya adalah, pemkab Pemalang tidak tegas dan tidak paham dalam menangani kasus ini.
Sangat jelas terindikasi ada oknum-oknum pemain anggaran proyek pemkab yang nakal, melakukan kongkalikong pada pihak perusahaan yang akan mendapatkan porsi proyek dalam hal permasalah carut-marutnya pengolahan sampah di Pemalang. Hal ini harus dikawal bersama-sama dengan melibatkan setiap unsur untuk mengawasi, jadi tidak ada praduga, kata Andi Siswanto.
