Maha Sakti Esa Jaya, Ketua DPC GMNI Balikpapan periode 2024-2026 (dok/ist.)
Balikpapan, Siasat ID – Maha Sakti Esa Jaya resmi terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Balikpapan periode Tahun 2024 – 2026, pada Konferensi Cabang ke XIII (Ketiga Belas) yang dilaksanakan mulai tanggal 28-2 Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung KNPI Kota Balikpapan, Selasa (3/4/2024). Dalam Konfercab tersebut dihadiri oleh, DPD GMNI Kaltim, DPC GMNI Samarinda, DPC GMNI Paser, dan seluruh kader GMNI Balikpapan. Acara Konfercab XIII dimulai dengan rangkaian kegiatan Dies Natalies GMNI ke-70 di Luke Coffe.
Pria yang kerap disapa Maha itu menyampaikan, bahwa Konferensi Cabang ini dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja kepengurusan cabang selama satu periode terakhir serta meregenerasi Pemimpin baru yang dapat menahkodai kepengurusan DPC GMNI Balikpapan pada periodisasi kedepan.
Maha berharap kepada para seluruh kader GMNI Balikpapan untuk dapat selalu peka dan kritis akan isu-isu sosial yang terdapat dimasyarakat. Hal ini lantaran, GMNI merupakan Organ Kritis yang telah tumbuh 70 tahun bersama dengan Negeri Indonesia. Sehingga telah menjadi kewajiban GMNI untuk dapat berbakti pada Negeri dengan terus melahirkan Narasi yang Edukatif bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, saya selalu berharap GMNI dapat terus tumbuh dengan kesadaran kritisnya,” ucap Maha, Rabu (3/4/2024).
Sementara itu, Maha selaku Ketua Cabang GMNI Balikpapan dalam kesampatannya memberikan sambutan turut menyorot isu-isu krusial yang terdapat di Kota Balikpapan. Adapun isu-isu itu antara lain permasalahan banjir di Balikpapan, ketersediaan air bersih di kota balikpapan, dan serapan anggaran APBD pada Pembangunan Gedung DPRD Kota balikpapan.
“Dalam persoalan ini kita perlu melihatnya dalam asas kebermanfaatan, efektifitas dan efisiensi, Pada titik ini kita bisa melihat bahwa pengalokasian anggaran ini dirasa tidak tepat sasaran ditengah banyak isu-isu krusial yang harus dapat segera di tangani Pemerintah,” jelas Maha.
Penggunaan anggaran APBD yang di perkirakan mencapai 43,7 Miliar ini menjadi sorotan pada saat sambutan berlangsung.
Maha turut menambahkan, bahwa rencana pembangunan gedung DPRD sempat dihentikan pada tahun 2018 dikarenakan ketidakefektifitasnya. Alasan lainnya adalah penolakan dari masyarakat Balikpapan dan defisit anggaran yang terjadi pada keuangan daerah.
“Pemerintah perlu meninjau kembali penggunanaan APBD ini, karena melihat adanya kepentingan masyarakat yang lebih besar pada infrastruktur lain hingga ke penanganan krisis air bersih,” ungkapnya.
