Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, optimistis target penurunan angka tengkes atau stunting sebesar 14 persen pada 2024 dapat tercapai.
Hal tersebut dikatakannya saat menjadi disela-sela forum Pengetahuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Minggu (7/5/2023).
“Insya Allah, kita capai karena beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang sangat bagus dalam penanganan stunting, termasuk Provinsi Bali,” kata Menko Muhadjir seperti yang dikutip InfoPublik dari Antara Minggu (7/5/2023).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting 2022 mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dibandingkan 2021. Angka stunting 2022 turun menjadi 21,6 persen dibanding 2021 sebesar 24,4 persen.
Ia menekankan permasalahan stunting di Indonesia harus segera diselesaikan karena menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Indonesia dapat optimal melewati masa bonus demografi.
Menko Muhadjir mengatakan stunting bagian dari upaya menyelamatkan bonus demografi, apabila semuanya stunting akan menjadi petaka bagi Indonesia. Maka itu, kata dia, untuk menciptakan generasi unggul, Indonesia harus menekan angka stunting.
“Jadi sebelum kita memberikan keterampilan masuk ke dunia kerja, harus dipastikan bibitnya selamat dari stunting,” kata Menko Muhadjir.
Pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi, di antaranya intervensi melalui Puskesmas. Ia meminta seluruh puskesmas dilengkapi dengan alat USG dan Antropometri.
“Sehingga upaya pencegahan stunting yang diupayakan dapat berjalan secara maksimal. Mohon puskesmas yang memiliki kekurangan USG dan Antropometri agar segera diajukan ke Kemenkes,” kata Menko Muhadjir.
Ia mengatakan dengan sinergi dan perbaikan program pemerintah pusat dan daerah, termasuk non pemerintah maka target penurunan angka tengkes 2024 dapat tercapai.
Menko PMK menekankan penanganan tengkes akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih.
“Sudah kita padukan data by name by address, kerja sama dengan BKKBN, Kementerian Sosial, Kemendes PDTT, kemudian kita periksa silang (crosscheck) dengan data Dukcapil untuk memastikan identitas bersangkutan,” kata Menko Muhadjir. (InfoPublik/Foto: Kemenko PMK)
