Mataram, Siasat.ID – Sekretaris Jendral DPP Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Pusat, Ainun Samidah menyoroti peran Pemprov NTB terkait pelaksanaan Porprov XI/2023. ”Kurang dua minggu lagi pelaksanaan Porprov tapi belum ada anggaran yang turun dari pemprov,” ujarnya, kemarin (2/2).
Menurut Ainun, KONI NTB sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Namun untuk Porprov hanya disetujui Rp 7 miliar. ”Ini kami merasakan adanya kemunduran dukungan dan skala prioritas untuk dunia olahraga di NTB,” tegasnya.
Karena minimnya anggaran yang diberikan untuk penyelenggaraan multievent olahraga terbesar di NTB ini berdampak ke cabor. Panitia pelaksana dari 35 cabor diminta mencari sponsor dana tambahan untuk menutupi kekurangan kebutuhannya,.
”Porprov itu kegiatan wajib masing-masing provinsi untuk menuju tahap Pra-PON dan PON Aceh-Sumut di 2024. Jadi kesuksesan Porprov ini akan berdampak besar di PON nantinya,” jelas Ainun, Senin (6/2).
Porprov XI kali ini sanget seksi untuk dibahas melihat bertambahnya cabor yang dipertandingkan tetapi anggaran yang diberikan justru berkurang. Berbeda dengan Porprov 2018 yang mendapatkan anggarannya mencapai Rp 10 miliar dengan 26 cabor yang dipertandingkan.
Ainun menilai Pemprov kurang serius dalam melaksanakan Porprov. Bisa kita lihat dengan antusias pemerintah menyuarakan. Contohnya pemasangan baliho/spanduk di sebaran papan reklame dan OPD masih didominasi spanduk WSBK. Bahkan Pemprov kalah populer dari Pemkot Mataram dalam menyambut Porprov.
”Saya ada sedikit keraguan melihat penganggarannya seperti ini. Apalagi berbicara ke PON 2028 NTB-NTT,” cetusnya.
Lebih lanjut, Ainun mengatakan sosialisasi Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dihadiri secara langsung Menpora dan Gubernur NTB mubazir dilaksanakan. Karena sampai hari ini tidak ada aktualisasinya
”Saya juga mencium Porprov ini terlalu sudah dikaitkan dengan politik. Apalagi pemilu serentak akan dilaksanakan tahun depan,” tandasnya.
